Membaca Sejarah Praktek Pernikahan

Posted on
  1. ITSBAT VS UUP 1974

PENGADILAN Agama Istimewa Jakarta yang diketuai oleh Djabir Manshur, baru-baru ini, membuat keputusan mengejutkan, menerobos syarat-syarat berpoligami yang diatur Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1974. Dalam sebuah vonisnya pengadilan tersebut mengesahkan (itsbat) perkawinan di bawah tangan seorang penyanyi dangdut terkenal Cholik — bukan nama sebenarnya — dengan istri ketiganya. Padahal, selain tak ada izin istri kedua — istri pertama meninggal — permohonan poligami tersebut sebelumnya sudah ditolak pengadilan yang sama — bahkan sudah berkekuatan hukum tetap. Toh majelis hakim agama, yang diketuai Djabir Manshur, Desember lalu, menganggap perkawinan ketiga sang penyanyi perlu disahkan demi kepentingan istri dan anak-anak hasil dari perkawinan “di bawah tangan” tersebut. Sekitar 1975, setelah istri pertamanya meninggal dan memberikan tiga orang anak, Cholik menikah dengan seorang wanita, Bunga — juga nama samaran — di Jakarta.Djabir Manshur

Rumah tangga mereka rukun dan kini malah dikaruniai enam orang anak. Suatu hari, 1978, entah karena apa, Cholik menikah lain dengan seorang janda cerai beranak dua, sebut saja Mawar secara Islam di Semarang. Untuk meresmikan perkawinan itu, pada September 1980, Cholik mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Istimewa Jakarta. Ia perlu kawin lagi, alasannya, karena Bunga tak bisa mengurus anak-anak dari almarhumah istri pertamanya. Di persidangan, Bunga membantah tuduhan itu. Lebih dari itu, Bunga ternyata sama sekali tak menyetujui perkawinan suaminya dengan Mawar. Dengan kata lain, ia tak bersedia dimadu. Sebab itu, majelis hakim agama yang dipimpin Nurchozin, Februari 1985, menolak permohonan izin poligami tersebut. Sebab, selain istri kedua tak mengizinkan alasan poligami itu juga dianggap tak sesuai dengan ketentuan UUP. Putusan itu dikukuhkan pengadilan banding dan, April 1987, oleh Mahkamah Agung (MA).

Toh Cholik meneruskan perkawinannya dengan Mawar. Bahkan, kini, mereka sudah dikaruniai dua orang anak. Berdasarkan kenyataan itu, Juli 1987, ia mengajukan permohonan itsbat (pengesahan) perkawinan dengan Mawar ke pengadilan agama yang sama. “Demi tanggung jawab saya selaku suami yang sah menikahinya, dan untuk kepastian status anak-anak kami nantinya,” kata si penyanyi. Kendati begitu, Cholik tak ingin menceraikan Bunga. “Sampai kapan pun saya tak akan menceraikannya. Apalagi selama ini hubungan kami selalu rukun,” ucapnya. Sang penyanyi hingga kini memang dengan adil menggilir Bunga dan Mawar, yang tinggal di rumah terpisah. Di persidangan kedua ini, Bunga tetap menolak suaminya berpoligami. Apalagi sebelumnya pengadilan, dengan putusan berkekuatan tetap, sudah menolak izin poligami itu. Sebab itu pula ia memohon agar pengadilan agama menolak permohonan itsbat tersebut. Majelis hakim agama yang diketuai Djabir Manshur, 16 Desember lalu, ternyata mengesampingkan keberatan Bunga. Meskipun tak sesuai dengan ketentuan UUP, menurut hakim, perkawinan Cholik dan Mawar itu harus disahkan. Jika tidak, katanya, akan mengakibatkan penderitaan batin Mawar dan anak-anaknya. “Bahaya pengesahan pernikahan itu lebih ringan daripada tidak disahkan,” kata Djabir.

Bunga naik banding atas putusan itu sedangkan Cholik menganggap putusan itu sepantasnya. Tapi baik Cholik maupun Mawar tak bersedia berkomentar banyak. “Sudahlah, persoalan itu tak perlu diungkit-ungkit lagi. Selama ini hubungan kami dengan istri kedua dan keluarganya tetap baik, kok. Setiap hari Jumat kami semua selalu berkumpul,” kata mereka. Baik atau tidak, banyak pengamat hukum Islam menganggap vonis hakim itu telah menggugurkan UUP, 1974, khususnya tentang syarat berpoligami. “Ijin dari istri terdahulu yang sah itu syarat mutlak.

Bagaimanapun ketentuan UUP itu harus ditegakkan,” kata seorang pengacara wanita. Menurut Joyce, seharusnya pengadilan menolak itsbat tersebut. Sebab, katanya, tak ada satu pun syarat-syarat poligami yang diatur UUP dipenuhi si penyanyi, Cholik. “Kalau begitu, semua lelaki bisa saja berpoligami dengan cara dapat anak dulu dari calon istri berikutnya,” kata rekan Joyce, Citrawati Soekasah. Direktur Perdata Agama MA, Nyonya Nawangsih, juga sependapat. Untuk melindungi kepentingan istri dan anak-anak yang terikat perkawinan sah, katanya, seharusnya itsbat seperti itu ditolak. “Kalau tidak, wah, bisa-bisa nanti banyak lelaki memanfaatkannya untuk melakukan poligami,” ujar Nyonya Nawangsih

Ahli hukum Islam, Prof. Daud Ali, menyatakan itsbat tersebut harus dibatalkan. “Bagaimanapun poligami itu harus ada izin dari pengadilan agama, setelah disetujui istri terdahulu. Kalau izin itu tak ada, ya, tidak boleh menikah lagi, apa pun pertimbangannya,” ucap Daud Ali. Alasan psikologis, demi istri dan anak-anak hasil perkawinan itu, kata Daud, sama sekali tak relevan dengan ketentuan UUP. Menurut guru besar FH UI itu putusan itsbat tadi terhitung suatu penyelundupan hukum. Sebab, itsbat bukanlah dimaksudkan untuk kasus poligami semacam itu. “Itsbat itu untuk pengesahan suatu perkawinan atau perceraian karena surat-suratnya hilang, misalnya akibat perang, kebakaran, atau dicuri orang,” kata Daud Ali.

Hakim Djabir Manshur tak bersedia mengomentari putusan itu. Seorang hakim agama di situ membantah putusan itu semata-mata mempertimbangkan hukum agama saja. Menurut hakim itu, putusan tersebut sudah mereka upayakan memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan hasil ijtihad majelis. Selain itu, katanya, izin dari istri terdahulu bukanlah syarat mutlak. “Kalau mutlak-mutlakan semua lelaki tidak boleh poligami, dong,” katanya.

 

The Legend, Djabir Manshur seorang mantan Hakim agama senior di Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.